Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan DPRD Provinsi Riau Turun ke Rohul
RIAUIN.COM- Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Syafaruddin Poti, bersama Panitia Khusus (Pansus) Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan DPRD Provinsi Riau, turun ke Kabupaten Rokan Hulu, Selasa (15/3/2022). Kunjungan tersebut untuk meninjau kembali ke lokasi konflik lahan di sana.
Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan DPRD Provinsi Riau, Robin P Hutagalung, didampingi anggota Pansus Abu Khoiri. Turut dalam rombongan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Kepala Desa, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu, dan BPN Provinsi Riau, serta diikuti PT Hutahean yang dalam pertemuan ini diwakili General Manager (GM) PT Hutahean Jumihar Silalahi dan Tokoh Masyarakat Adat Desa Muara Dilam dan masyarakat Teluk Sono.
Robin mengatakan, turlap ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas fakta di lapangan dan ingin mengetahui apakah ada tindak lanjut dari PT Hutahean setelah beberapa pertemuan sebelumnya di DPRD Provinsi Riau.
"Kunjungan ini kami lakukan ingin melihat adakah itikad baik perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan ini, setelah beberapa kali kita lakukan perundingan di kantor DPRD Provinsi Riau," ujarnya.
Dari temuan di lapangan, PT Hutahean diketahui belum mengurus perihal HGU. Sementara itu dari laporan masyarakat diketahui masih belum ada penyelesaian sisa kewajiban 10 persen perusahaan yang harus dibayarkan kepada masyarakat hingga saat ini.
Sementara itu Abu khoiri menegaskan, sudah banyak teguran kepada pihak perusahaan, meminta agar semua kewajiban segera dipenuhi perusahaan.
"Sudah berulang kali kita dengar sendiri baik itu saat pertemuan di Pekanbaru maupun di sini. Secara langsung kami berharap ada penyelesaian sesegera mungkin," ujarnya..
Jika perusahaan tetap tidak patuh pada aturan yang ada, Pemkab diminta untuk memihak sesuai aturan berlaku demi kebaikan perusahaan perihal kejelasan hukum, dan juga keseimbangan hak pada masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan itu Syafaruddin Poti berharap seluruh aspirasi ini segera menemukan titik terang. Banyak perusahaaan Hutahean yang menjalankan aktivitasnya yang tidak sesuai, seperti jumlah wilayah, persentase, serta HGU.
"Saya meminta untuk segera diselesaikan dan dibuatkan laporannya perihal pertemuan kita ini, dan bagaimana diteruskan kepada perusahaan. Nanti akan kita bawa ke Pekanbaru kembali di ruang medium bersama menteri untuk kami rekomendasikan perihal permasalahan ini," tuturnya. -vie
Berita Lainnya
Agar Pengelolaan Kelapa Sawit Berkesinambungan, Pemprov Riau Lakukan Ini
Warga Riau di Perantauan Diajak Ikut Bangun Kampung Halaman
Hilirisasi Kelapa Sawit Terus Dikembangkan Pemprov Riau
Lepas 450 Jemaah Haji, Asisten I Setdaprov Riau Minta Jaga Kesehatan
Ini yang Dilakukan Pemprov Riau untuk Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok
Forum Pembauran Kebangsaan Riau Audiensi dengan Pj Gubri, Apa yang Dibahas?
Agar Pengelolaan Kelapa Sawit Berkesinambungan, Pemprov Riau Lakukan Ini
Warga Riau di Perantauan Diajak Ikut Bangun Kampung Halaman
Hilirisasi Kelapa Sawit Terus Dikembangkan Pemprov Riau
Lepas 450 Jemaah Haji, Asisten I Setdaprov Riau Minta Jaga Kesehatan
Ini yang Dilakukan Pemprov Riau untuk Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok
Forum Pembauran Kebangsaan Riau Audiensi dengan Pj Gubri, Apa yang Dibahas?