Dari temuan di lapangan, PT Hutahean diketahui belum mengurus perihal HGU. Sementara itu dari laporan masyarakat diketahui masih belum ada penyelesaian sisa kewajiban 10 persen perusahaan yang harus dibayarkan kepada masyarakat hingga saat ini.

Sementara itu Abu khoiri menegaskan, sudah banyak teguran kepada pihak perusahaan, meminta agar semua kewajiban segera dipenuhi perusahaan.

"Sudah berulang kali kita dengar sendiri baik itu saat pertemuan di Pekanbaru maupun di sini. Secara langsung kami berharap ada penyelesaian sesegera mungkin," ujarnya.. 

Jika perusahaan tetap tidak patuh pada aturan yang ada, Pemkab diminta untuk memihak sesuai aturan berlaku demi kebaikan perusahaan perihal kejelasan hukum, dan juga keseimbangan hak pada masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan itu Syafaruddin Poti berharap seluruh aspirasi ini segera menemukan titik terang. Banyak perusahaaan Hutahean yang menjalankan aktivitasnya yang tidak sesuai, seperti jumlah wilayah, persentase, serta HGU.

"Saya meminta untuk segera diselesaikan dan dibuatkan laporannya perihal pertemuan kita ini, dan bagaimana diteruskan kepada perusahaan. Nanti akan kita bawa ke Pekanbaru kembali di ruang medium bersama menteri untuk kami rekomendasikan perihal permasalahan ini," tuturnya.  -vie